Agenda ini jadi langkah awal untuk mengupas habis bagaimana perencanaan hingga pengorganisasian program pengukuran dan pendaftaran tanah komprehensif dijalankan di lingkungan BPN Provinsi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2026.
Bukan sekadar agenda formalitas, audit tersebut menjadi momentum penting untuk membenahi kualitas layanan pertanahan yang selama ini masih sering jadi perhatian publik.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Manase Daniel Binsar, mengatakan entry meeting menjadi titik krusial dalam memperkuat sistem kerja internal sekaligus memastikan koordinasi antarbidang berjalan maksimal.
“Ini langkah strategis untuk memastikan koordinasi berjalan solid, evaluasi tepat sasaran, dan kualitas layanan meningkat,” kata Manase, Selasa 19 Mei 2026.
Menurutnya, tujuan utama audit bukan hanya soal memenuhi standar penilaian. Lebih dari itu, BPN Karawang ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin transparan, efektif, dan akuntabel.
Audit ini sekaligus menjadi semacam “lampu kontrol” bagi kinerja pelayanan pertanahan di Karawang. Publik kini menanti hasil evaluasi tersebut, apakah mampu mendorong layanan jadi lebih cepat dan profesional, atau justru membuka sederet pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin tinggi, audit kinerja semacam ini dinilai penting agar sistem birokrasi tak berjalan di tempat. Terutama dalam urusan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.***