BRISIX.ID – Polemik dugaan pesta LGBT yang disebut berlangsung di Theatre Night Mart (TNM) Karawang terus bergulir. Di tengah ramainya sorotan publik, DPRD Karawang akhirnya angkat suara dan mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang yang menutup sementara tempat hiburan malam tersebut.
Namun dukungan itu disertai kritik keras. DPRD menilai Pemkab Karawang terlambat bertindak meski persoalan TNM sudah lama menjadi perhatian legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri, mengungkapkan pihaknya sebenarnya telah dua kali melayangkan rekomendasi kepada Bupati Karawang melalui pimpinan DPRD terkait dugaan persoalan perizinan TNM yang dinilai belum tuntas.
Menurutnya, rekomendasi tersebut sudah disampaikan jauh sebelum video yang dikaitkan dengan dugaan pesta LGBT di lokasi tersebut viral dan memicu gelombang reaksi masyarakat.
"Kami sebenarnya cukup kecewa karena pemerintah daerah terkesan lambat merespons. Padahal Komisi I sudah dua kali memberikan rekomendasi terkait persoalan perizinan TNM yang belum lengkap," ujar Saepudin, Senin 8 Juni 2026.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi keputusan Pemkab Karawang yang akhirnya mengambil langkah penutupan sementara sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap operasional tempat hiburan tersebut.
"Walaupun menurut kami terlambat, kami tetap bersyukur jika akhirnya dilakukan penutupan sementara. Yang terpenting sekarang adalah evaluasi dilakukan secara serius dan menyeluruh," katanya.
Penutupan Dinilai Jadi Langkah Tepat
Saepudin menilai keputusan menutup sementara TNM merupakan langkah yang tepat untuk meredam keresahan publik sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai regulasi.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus menunjukkan ketegasan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan, baik yang berkaitan dengan administrasi perizinan maupun aktivitas yang berpotensi memicu kontroversi di tengah masyarakat.
"Dalam situasi seperti ini pemerintah harus bergerak cepat dan tegas. Penutupan sementara menjadi bagian dari proses evaluasi agar semua persoalan bisa ditelusuri secara menyeluruh," tegasnya.
Komisi I DPRD, lanjut Saepudin, mendukung penuh langkah pengawasan dan penertiban terhadap tempat usaha yang dinilai menimbulkan keresahan masyarakat.
Soroti Dugaan Pesta LGBT
Selain persoalan izin usaha, DPRD Karawang juga menyoroti dugaan pesta LGBT yang belakangan ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial.
Saepudin mengaku prihatin atas munculnya isu tersebut karena dinilai telah memicu kegelisahan di tengah masyarakat Karawang.
"Kami sangat kecewa dengan adanya dugaan pesta LGBT yang menimbulkan keresahan publik. Hal tersebut tidak sejalan dengan norma sosial, budaya, dan nilai-nilai yang selama ini dijunjung masyarakat Karawang," ungkapnya.
Ia pun meminta setiap pengelola tempat usaha untuk lebih selektif dalam memberikan izin penggunaan lokasi maupun menyelenggarakan kegiatan di area usahanya.
Menurutnya, seluruh aktivitas yang berlangsung di tempat usaha harus dipastikan mematuhi aturan dan tidak memicu polemik di tengah masyarakat.
DPRD Minta Evaluasi Total
DPRD Karawang juga mendorong Pemkab bersama instansi terkait melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional TNM. Evaluasi tersebut mencakup aspek legalitas usaha, sistem pengawasan kegiatan, hingga tingkat kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku.
"Yang paling penting adalah memastikan semua aktivitas usaha berjalan sesuai aturan, menjaga ketertiban umum, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat," pungkas Saepudin.
Kasus TNM sendiri masih menjadi perhatian publik Karawang. Penutupan sementara yang dilakukan Pemkab kini menjadi pintu masuk untuk mengurai berbagai persoalan yang selama ini mencuat, mulai dari aspek perizinan hingga dugaan aktivitas yang memicu kontroversi.***